PERPEKTIF HUKUM: KASUS AGNI DAMAI, BAGAIMANA PERKARANYA?



PERPEKTIF HUKUM: KASUS AGNI DAMAI, BAGAIMANA PERKARANYA?

(Oleh: Hidayatullah M. A. Nasution)
Dugaan perbuatan cabul dan pemerkosaan yang dilakukan oleh HS kepada mahasiswi UGM yakni Agni (nama samaran korban) pada saat KKN di Pulau Seram, Maluku pada tahun 2017 lalu berujung damai. Nota kesepakatan damai ini ditanda tangani di atas kertas bermaterai oleh Agni, HS dan Rektor UGM Panut Mulyono pada Senin, 4 Februari 2019. Panut menegaskan, keputusan damai ini dipilih oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Panut juga mengungkapkan bahwa HS menyatakan penyesalannya, mengaku bersalah dan memohon maaf kepada Agni.
Penting diketahui dalam perkara pidana ada dua jenis delik sehubungan dengan pemprosesan perkara yakni delik biasa dan delik aduan. Delik aduan hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Drs. R. Utrecht delik aduan digantungkan dari persetujuan dari yang dirugikan (korban). Sedangkan delik biasa tetap dapat diproses tanpa adanya persetujuan yang dirugikan. Dalam kasus Agni dugaan perbuatan cabul dan pemerkosaan dikategorikan ke dalam delik biasa. Jadi walaupun laporan atas dugaan tersebut dicabut akan tetapi penyidik tetap berkewajiban untuk memproses kasus Agni.
Kasus Agni sudah dalam tahapan penyidikan, untuk melakukan pemberhentian penyidikan secara hukum mekanisme yang dapat ditempuh adalah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3). Apabila mengacu pada pasal 109 ayat (2) KUHAP, alasan dilakukannya pemberhentian penyidikan karena:
a.       Tidak terdapat cukup bukti, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka;
b.      Peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana; hal ini karena tidak terpenuhinya unsur – unsur pidana yang disangkakan
c.       Penyidikan dihentikan demi hukum, alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan – alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana seperti nebis in idem, tersangka meninggal dunia atau karena perkara pidana telah kadaluarsa.
Jadi walaupun Agni telah berdamai dengan HS tapi secara hukum kasus ini akan terus berjalan kecuali dalam proses penyidikan tidak ditemukannya cukup bukti untuk menuntut tersangka, tersangka meninggal dunia atau hal – hal yang sudah diatur di dalam KUHAP. Apabila ketentuan – ketentuan pemberhentian penyidikan tersebut tidak terpenuhi maka penyidik (Kepolisian) tidak boleh melakukan pemberhentian penyidikan dan wajib untuk terus mengusut kasus Agni.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengertian dari Dwang, Dwaling, Bendrog :

Pengertian dari Dwang, Dwaling, Bendrog : 1.       Dwang (Ancaman/Paksaan) : Ancaman terjadi apabila seseorang menggerakan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yakni dengan menggunakan cara melawan hukum mengancam akan menimbulkan kerugian pada orang tersebut atau kebendaan miliknya atau terhadap pihak ketiga dan kebendaan milik pihak ketiga. Suatu ancaman dapat terjadi atau dilakukan dengan menggunakan cara atau sarana yang legal maupun illegal. Contoh sarana yang ilegal adalah mengancam dengan pisau, sedangkan contoh sarana yang “legal’’ adalah mengancam untuk melakukan permohonan pailit. 2.       Dwaling (Kekeliruan/Kesesatan/Kekhilafan) : Kekeliruan yang dimaksud adalah terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun kehendak salah satu atau kedua pihak terbentuk secara cacat. Diluar hal tersebut, maka akibat dari kekeliruan harus ditanggung oleh dan menjadi risiko pihak yang membuatnya. 3. ...
Baca selengkapnya

PRAPENUTUTAN DI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN STUDI KASUS JESIKA KUMALA WONGSO

PRAPENUTUTAN DI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN STUDI KASUS JESIKA KUMALA WONGSO Oleh: Hidayatullah M. A. Nasution (101160011) Latar Belakang Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 21 Juni 2017 mengadili perkara pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin dengan nomor perkara yaitu No. 498K/Pid/2017 dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso (Jessica). [1] MA dalam amar putusannya menyatakan menolak kasasi Jessica. Permohonan kasasi diajukan lantaran permohonan banding Jessica telah ditolak sebelumnya di Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta). Seperti diketahui, Jessica merupakan terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin (Mirna). Mirna meninggal beberapa saat setelah ia meminum es kopi yang dibelikan oleh Jessica di sebuah kafe daerah Jakarta Pusat pada awal tahun 2016. [2] Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menetapkan bahwa Jessica terbukti membunuh Mirna dengan memasukan racun sianida ke dalam es kopi tersebut.  Setelah Jessica melewati berb...
Baca selengkapnya

Analis Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/PN Jkt. Sel

Analis Putusan   Pengadilan Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/PN Jkt. Sel (Oleh    : Hidayatulah M. A. Nasution ) Dalam putusan ini para pihak yang berpekara adalah Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) selaku penggugat, melawan PT. Waringin Argo jaya selaku tergugat. Awalnya KLHK mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Waringin Argo jaya karena telah terjadi kebakaran hutan di wilayahnya. Akibat dari kebakaran ini begitu banyak, seperti rusaknya tanah gambut, asap yang menyebabkan gangguan pernapasan bagi mayarakat, hilangnya flora dan fauna, serta masih banyak lagi. Kemudian yang menjadi pertanyan, siapa yang bertanggungjawab dalam gugatan ini. hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani gugatan ini berpendapat berpendapat bahwa yang bertanggung jawab dalam putusan ini adalah PT. Waringin Argo Jaya dengan prinsip strict liabilit. Strict Liability adalah pertanggungjawaban tanpa adanya ...
Baca selengkapnya