CAPRES MAU MENGUDURKAN DIRI DARI PENCALONANNYA RASIONAL ATAU EMOSIONAL?



CAPRES MAU MENGUDURKAN DIRI DARI PENCALONANNYA RASIONAL ATAU EMOSIONAL?
(Oleh: Hidayatullah Nasution)

Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo – Sandiaga yakni Djoko Santoso, menyatakan rencana pengunduran diri Prabowo Subianto sebagai calon presiden kalau potensi kecurangan Pilpres 2019 tidak bisa dihindari (Malang, 13/1/2014).

Akan tetapi apabila merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 229 ayat (1) huruf f dokumen yang wajib diserahkan ke KPU dalam mendaftarkan bakal pasangan calon (presiden dan wakil presiden) salah satunya adalah surat pernyataan bahwa bakal pasangan calon tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.

Oleh karenanya apabila benar Prabowo akan mengundurkan diri sebagai calon presiden maka sanksi yang dapat diterimanya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak lima puluh miliar rupiah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 552 ayat (1) UU Pemilu.
Pasal 552
(1) setiap calon Presiden dan Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah.

Pasal tersebut sudah mulai berlaku bagi Joko Widodo – Ma’ ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno setelah ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden periode 2019 hingga 2024 oleh KPU pada tanggal, 20 September 2018. Sehingga rentang waktu setelahnya, membuat kedua pasangan calon tidak boleh mengundurkan diri dari pencalonan.

Melihat konsekuensi tersebut apabila ada pasangan calon presiden maupun wakil presiden yang mengundurkan diri terkesan sangat emosional dan tidak rasional. Apabila terjadi kecurangan dalam Pilpres 2019 yang harus dilakukan adalah menempuh jalur hukum bukan dengan mengudurkan diri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan permohonan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Kontitusi atau jalur hukum lain yang tersedia. Oleh karenanya hak warga negarapun dapat tetap dilindungi secara hukum.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengertian dari Dwang, Dwaling, Bendrog :

Pengertian dari Dwang, Dwaling, Bendrog : 1.       Dwang (Ancaman/Paksaan) : Ancaman terjadi apabila seseorang menggerakan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yakni dengan menggunakan cara melawan hukum mengancam akan menimbulkan kerugian pada orang tersebut atau kebendaan miliknya atau terhadap pihak ketiga dan kebendaan milik pihak ketiga. Suatu ancaman dapat terjadi atau dilakukan dengan menggunakan cara atau sarana yang legal maupun illegal. Contoh sarana yang ilegal adalah mengancam dengan pisau, sedangkan contoh sarana yang “legal’’ adalah mengancam untuk melakukan permohonan pailit. 2.       Dwaling (Kekeliruan/Kesesatan/Kekhilafan) : Kekeliruan yang dimaksud adalah terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun kehendak salah satu atau kedua pihak terbentuk secara cacat. Diluar hal tersebut, maka akibat dari kekeliruan harus ditanggung oleh dan menjadi risiko pihak yang membuatnya. 3. ...
Baca selengkapnya

PRAPENUTUTAN DI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN STUDI KASUS JESIKA KUMALA WONGSO

PRAPENUTUTAN DI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN STUDI KASUS JESIKA KUMALA WONGSO Oleh: Hidayatullah M. A. Nasution (101160011) Latar Belakang Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 21 Juni 2017 mengadili perkara pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin dengan nomor perkara yaitu No. 498K/Pid/2017 dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso (Jessica). [1] MA dalam amar putusannya menyatakan menolak kasasi Jessica. Permohonan kasasi diajukan lantaran permohonan banding Jessica telah ditolak sebelumnya di Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta). Seperti diketahui, Jessica merupakan terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin (Mirna). Mirna meninggal beberapa saat setelah ia meminum es kopi yang dibelikan oleh Jessica di sebuah kafe daerah Jakarta Pusat pada awal tahun 2016. [2] Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menetapkan bahwa Jessica terbukti membunuh Mirna dengan memasukan racun sianida ke dalam es kopi tersebut.  Setelah Jessica melewati berb...
Baca selengkapnya

Analis Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/PN Jkt. Sel

Analis Putusan   Pengadilan Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/PN Jkt. Sel (Oleh    : Hidayatulah M. A. Nasution ) Dalam putusan ini para pihak yang berpekara adalah Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) selaku penggugat, melawan PT. Waringin Argo jaya selaku tergugat. Awalnya KLHK mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Waringin Argo jaya karena telah terjadi kebakaran hutan di wilayahnya. Akibat dari kebakaran ini begitu banyak, seperti rusaknya tanah gambut, asap yang menyebabkan gangguan pernapasan bagi mayarakat, hilangnya flora dan fauna, serta masih banyak lagi. Kemudian yang menjadi pertanyan, siapa yang bertanggungjawab dalam gugatan ini. hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani gugatan ini berpendapat berpendapat bahwa yang bertanggung jawab dalam putusan ini adalah PT. Waringin Argo Jaya dengan prinsip strict liabilit. Strict Liability adalah pertanggungjawaban tanpa adanya ...
Baca selengkapnya