DISKRESI MERUPAKAN JAWABAN DARI KELEMAHAN ATURAN TERTULIS

Nama penulis : Hidayatullah M.A.Nasution
 
DISKRESI
Dalam konteks hukum administrasi negara, badan/pejabat pemerintahan mempunyai kewenangan yang luas dalam menjalankan roda pemerintahan. Kewenangan badan/pejabat publik diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Akan tetapi, badan/pejabat pemerintahan dimungkinkan melakukan tindakan diluar ketentuan hukum tertulis. Sebagaimana adagium yang dikenal yakni het recht hinkt achter de feiten aan, bahwa hukum terpontang panting mengikuti peristiwanya dari belakang. Keadaan ini merupakan suatu konsekuensi bahwa undang-undang dan peraturan tertulis lainnya sering kali tertinggal dalam mengantisipasi perkembangan zaman karena perubahan nilai dalam masyarakat, meningkatnya kebutuhan manusia di bidang ilmu pengetahuan,teknologi, dan lain-lain.[1]
Menurut JP. Wind kondisi dan situasi tersebut merupakan hal yang wajar karena tidak ada ketentuan tertulis yang mengatur segala aspek kehidupan secara konkret, Sehingga untuk bisa mengisi “ruang kosong” tersebut, diperlukan suatu kebijakan yang dapat dilaksanakan secara cepat, dinamis, efektif dan efisien.[2] Oleh karenanya, diperlukan diskresi untuk mengisi ruang kosong tersebut. Berdasarkan pasal 1 angka 9 UU No. 30 tahun 2014 tentang adminitrasi negara, pengertian diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.[3] Berarti kelemahan dari peraturan tertulis yang kaku dapat dijawab dengan diskresi seperti mengisi kekosongan hukum dan mengatasi stagnisasi pemerintahan namun harus tetap dipertanggung jawabkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

[1] Agus Budi Susilo, Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Pejabat Publik, (Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014), hlm. 1.
[2] Id., hlm. 2
[3] Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Ps. 1 angka 9.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengertian dari Dwang, Dwaling, Bendrog :

Pengertian dari Dwang, Dwaling, Bendrog : 1.       Dwang (Ancaman/Paksaan) : Ancaman terjadi apabila seseorang menggerakan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yakni dengan menggunakan cara melawan hukum mengancam akan menimbulkan kerugian pada orang tersebut atau kebendaan miliknya atau terhadap pihak ketiga dan kebendaan milik pihak ketiga. Suatu ancaman dapat terjadi atau dilakukan dengan menggunakan cara atau sarana yang legal maupun illegal. Contoh sarana yang ilegal adalah mengancam dengan pisau, sedangkan contoh sarana yang “legal’’ adalah mengancam untuk melakukan permohonan pailit. 2.       Dwaling (Kekeliruan/Kesesatan/Kekhilafan) : Kekeliruan yang dimaksud adalah terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun kehendak salah satu atau kedua pihak terbentuk secara cacat. Diluar hal tersebut, maka akibat dari kekeliruan harus ditanggung oleh dan menjadi risiko pihak yang membuatnya. 3. ...
Baca selengkapnya

PRAPENUTUTAN DI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN STUDI KASUS JESIKA KUMALA WONGSO

PRAPENUTUTAN DI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN STUDI KASUS JESIKA KUMALA WONGSO Oleh: Hidayatullah M. A. Nasution (101160011) Latar Belakang Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 21 Juni 2017 mengadili perkara pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin dengan nomor perkara yaitu No. 498K/Pid/2017 dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso (Jessica). [1] MA dalam amar putusannya menyatakan menolak kasasi Jessica. Permohonan kasasi diajukan lantaran permohonan banding Jessica telah ditolak sebelumnya di Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta). Seperti diketahui, Jessica merupakan terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin (Mirna). Mirna meninggal beberapa saat setelah ia meminum es kopi yang dibelikan oleh Jessica di sebuah kafe daerah Jakarta Pusat pada awal tahun 2016. [2] Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menetapkan bahwa Jessica terbukti membunuh Mirna dengan memasukan racun sianida ke dalam es kopi tersebut.  Setelah Jessica melewati berb...
Baca selengkapnya

Analis Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/PN Jkt. Sel

Analis Putusan   Pengadilan Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/PN Jkt. Sel (Oleh    : Hidayatulah M. A. Nasution ) Dalam putusan ini para pihak yang berpekara adalah Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) selaku penggugat, melawan PT. Waringin Argo jaya selaku tergugat. Awalnya KLHK mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Waringin Argo jaya karena telah terjadi kebakaran hutan di wilayahnya. Akibat dari kebakaran ini begitu banyak, seperti rusaknya tanah gambut, asap yang menyebabkan gangguan pernapasan bagi mayarakat, hilangnya flora dan fauna, serta masih banyak lagi. Kemudian yang menjadi pertanyan, siapa yang bertanggungjawab dalam gugatan ini. hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani gugatan ini berpendapat berpendapat bahwa yang bertanggung jawab dalam putusan ini adalah PT. Waringin Argo Jaya dengan prinsip strict liabilit. Strict Liability adalah pertanggungjawaban tanpa adanya ...
Baca selengkapnya